Hal yang Harus Diketahui Tentang Pajak Penghasilan

08.50 Negara Daha 0 Comments


Salah satu pemasukan negara Indonesia yaitu berasal dari pembayaran pajak masyarakatnya. Namun tidak secara keseluruhan masyarakat membayar pajak. Umumnya pajak ini dibayarkan oleh perseorangan yang memiliki penghasilan dalam jumlah tertentu, selain dikarenakan pennghasilan biasanya sebuah usaha juga harus membayar pajak, masyarakat yang membeli barang dari luar negeri maupun mengirim barang ke luar negeri, membeli barang mewah, dan membeli barang tertentu yang terkena pajak atas nilai yang dibelinya. Sebenarnya, kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari pembayaran pajak. Di dalam artikel ini akan diulas mengenai pajak penghasilan pasal 21 untuk perseorangan berikut ketentuan-ketentuannya agar tahu cara menghitung pph 21 tersebut.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Di mana pajak penghasilan ini merupakan pajak yang dikeluarkan atas penghasilan yang diterima seseorang baik berupa gaji, honorarium, tunjangan, upah, dan pembayaran-pembayaran lain yang masih berhubungan dengan suatau pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh subyek pajak di dalam negeri (Indonesia). Subyek pajak di sini adalah anda yang dikenakan pajak atau yang biasa dikenal sebagai Wajib Pajak (WP). Subyek pajak di sini adalah wajib pajak yaitu anda yang dikenai pajak atas penghasilan atau penerimaan atas pekerjaan atau hal lain yang anda kerjakan dan didasarkan atas peraturan yang dikeluarkan oleh direktorat jendral pajak. Ada banyak kategori yang bisa dikatakan sebagai  wajib pajak yaitu anda yang bekerja sebagai pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima komisaris, dan peserta kegiatan. Anda bisa mengetahui apakah anda seorang wajib pajak berdasarkan penghasilan yang anda terima dan ketentuan yang ada pada diri anda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembayaran pajak penghasilan juga dikenal adanya DPP atau Dasar Pengenaan Pajak, di mana DPP ini dapat diperoleh dari penghasilan seseorang atau wajib pajak yang masuk dalam kategori dikenai pajak. Berikut uraian yang berkaitan dengan DPP seorang wajib pajak.
  • Untuk penghasilan yang dikenai pajak berlaku untuk anda yang merupakan pegawai tetap, anda yang menerima pensiuanan secara berkala, pegawai yang tidak tetap tetapi mendapatkan penghasilan secara rutin (bulanan) yang jumlahnya lebih dari 3 juta rupiah dan anda yang bukan pegawai namun menerima penghasilan secara berkesinambungan.
  • Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang mendapatkan penghasilan per harinya sampai dengan 300.000 rupiah, maupun menerima upah mingguan, bulanan, selain itu juga upah yang sifatnya borongan atau satuan dan apabila dijumlahkan dalam satu bulan mendapatkan gaji lebih dari 3 juta rupiah.
  • Untuk yang mendapatkan pengasilan tidak pasti dan tidak berkelanjutan atau dengan kata lain imbalan maka dasar pengenaan pajaknya sebanyak 50% dari jumlah imbalan atau penghasilan bersih yang ia terima.
  • Di luar 3 kriteria di atas, dasar pengenaan pajak didapatkan dari penghasilan bruto si wajib pajak.

Bisa dikatakan memang cukup rumit untuk mencari berapa banyak atau berapa persen dari penghasilan anda yang akan dikenai pajak asalkan jumlah dari penghasilan adna sudah pasti diketahui, jika anda bingung, anda bisa meminta bantuan dengan berkunjung di kantor pajak terdekat dengan tempat tinggal anda. Jika nantinya anda sudah mengetahui dasar pengenaan pajak pada diri anda atas penghasilan yang anda dapatkan maka anda bisa mulai memahami tarif dari pph pasal 21. Untuk tarif pada pajak penghasilan pasal 21 ini sudah dicantumkan sama seperti dasar pengenaan pajak yaitu diperaturan yang dikeluarkan pemerintah. Jika anda sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak tentunya besar tarif yang anda miliki bisa dikatakan standar sedangkan anda yang tidak memiliki NPWP maka anda akan dikenai tarif yang lebih besar. Tarif pajak ini adalah penentu jumlah atau seberapa besar nominal dari gaji yang anda miliki harus dibayarkan ke kantor pajak.

Untuk tarif pajak, anda bisa membacanya pada peraturan dirjen pajak nomor PER-32/PJ/2015. Di sana disebutkan tarif pajak kendaraan atau penghasilan berdasarkan keadaan wajib pajak dan jumlah penghasilan atau sumber penghasilan yang didapatkan oleh seseorang. Untuk tarif yang pertama, jika anda memiliki penghasilan dengan jumlah total per tahun 50 juta rupiah maka prosentase atau tarif pajak yang harus anda penuhi sebesar 5%. Jika anda memiliki penghasilan dalam hitungan tahun secara kumulatif di antara angka 50 juta per tahun sampai dengan 250 juta per tahun maka tarif pajak yang harus anda penuhi sebesar 15%. Sedangkan untuk anda sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan dalam range 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dalam waktu satu tahun kalender maka anda akan dikenai tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir adalah anda yang memiliki penghasilan per tahun mencapai 500 juta rupiah maka tarif yang dikenakan pada penghasilan anda adalah sebesar 30%. Satu lagi yang khusus untuk anda seorang wajib pajak namun tidak memiliki NPWP pribadi (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka anda akan dikenakan tarif yang lebih besar di atas tarif anda yang memiliki NPWP, tarif tersebut 205 lebih tinggi di atasnya.

Sebenarnya untuk tarif dalam pengenaan pph pasal 21 ini masih ada kriteria lagi bagi anda yang tidak memiliki nomor pajak yaitu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ia akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi yaitu secara lebih jelas sebanyak 120% dari yang seharusnya dipotong oleh ia yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini memiliki sifat yang tidak final atau masih mungkin dilakukan pemotongan lagi.  Bagi anda yang dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi apabila adalah seorang pegawai maupun yang sudah mendapatkan pensiunan secara berkala maka kewajibannya harus membuat atau memproses data diri di kantor pajak agar memiliki NPWP. Sehingga nantinya tarif yang dikenakan atas pensiunannya sesuai dengan tarif yang semestinya.


Dalam cara menghitung PPh 21 di dalamnya juga masih ada yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di mana enghasilan tidak kena pajak ini adalah wujud keringanan yang diberikan pemerintah karena biasanya seorang wajib pajak tidak hidup sendiri melainkan harus menanggung hidup anggota keluarga lainnya apalagi jika dia sudah berkeluarga secara otomatis anda memiliki kewajiban untuk memberikan penghasilan guna menghidupi anak dan istri. Ketentuannya adalah dalam jangka setahun maka sejumlah 36 juta rupiah merupakan ptkp seorang wajib pajak yang digabung dengan penghasilan sang istri.  Selanjutnya akan diberikan tambahan sebanyak 3 juta rupiah untuk wajib pajak yang kawin atau sudah menikah. Jika masih memiliki anggota keluarga lain maka selanjutnya masing-masing anggota keluarga juga diberikan tambahan sebanyak 3 juta rupiah, dengan jumlah tanggungan maksimal sebanyak 3 orang saja. Jadi bisa dikatakan pengambilan PPh 21 tidak secara keseluruhan penghasilan yang anda dapatkan tetapi juga diringankan dengan adanya penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

0 komentar: